Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana 17 G. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana 21 BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA 22 A. 7 Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26. Berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, yaitu: Asas Praduga Tidak Bersalah. Pertama, asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, yang diatur dalam Pasal 1 ayat. Tahir Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jl. (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2. 34. hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan). 5 Moeljatno, 1993 Asas-asas…”, Op. Y. Dr. 3 Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 19302. Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah: Aut dedere aut punere; Aut dedere aut judicare; Par in parem in hebet imperium. 19. A sas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. pidana peringatan dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaiamana yang terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-. Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda. Edisi Revisi. H. 16 aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Asas-Asas Hukum Pidana. Hukum pidana Islam juga menganut asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. DALAM praktik hukum pidana telah tampak inkonsistensi antara das sollen dan das sein yang membawa dampak ketidakpastian, ketidakadilan, dan bahkan tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi apabila terjadi suatu tindak. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. , dalam bukunya yang berjudul Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (hal. Asas itu tercantum di Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas Legalitas Asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas hukum pidana materiil itu antara lain, sebagaimana di kutip dari Fakultas Hukum UMSU yakni: Asas Legalitas Asas legalitas Hukum Pidana Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu kontribusi yang bersifat ideologis, berupa hukum pidana dengan filosofi Ketuhanan. H. 154 3. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat. ASAS-ASAS, PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBERADAAN ADVOKAT DI INDONESIA A. Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, 26 April 2006, hlm. b) Asas Raful Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan. Mahakarya Rangkang. Medan, 27 Oktober 2016 * Title: Slide 1 Author: microsoft Last modified by: Aku Created Date: 10/22/2008 1:55:26 AM. Soesilo dalam bukunya yang sama menyatakan. Bagi kalangan praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pertimbangan hukum dalam. Dahulu orang hanya menganut satu paham mengenai penyebab dari suatu kematian, namun dalam ajaran baru, orang berusaha untuk. 2. 308 NEGARA HUKUM: Vol. Konsep atau pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya. 97. Dalam asas ini, yang menjadi fokus utama adalah tempat atau wilayah terjadinya tindak pidana, bukan pada identitas orang yang. , M. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 8 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Satjipto Rahardjo. Berikut adalah ragam jenis-jenis asas hukum yang ada di Indonesia beserta penjelasan singkatnya. Dari segi isi, hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan. 173 . Dalam hal ini posisi asas sangat mempengaruhi kedudukan hukum, di mana dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak. AU - Santoso, Topo. 9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2015, h. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai ‟toerekenbaarheid”, “criminal responbility”, “criminal liability”. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. bertanggungjawab. ” Adapun istilah. Asas-Asas Hukum Acara Pidana. Asas Legalitas. Asas berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni menurut waktu dan tempat. , M. 3. 25 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994. M3 - Book. Sejarah dan Pengertian Asas Legalitas - 28 B. M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor), Jurnal IlmiahAcara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum, asas-asas hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana. 24. Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-batas kewenagannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang secara tegas telah memberikan apa saja yang menjadi kewenangan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP. 8 Harefa, B. Jakarta Hlm. - Asas teritorial Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang diatur menggunakan asas territorial ialah penggunaan perundang-perundangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. 4. 17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Perubahan. Asas Legalitas yang berlaku saat ini memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan hukum sehingga memunculkan beberapa krik dan wacana pembaharuan dari para ahli hukum. 9 Asas ini berlandaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada suatutindak pidana. h 72 - 88. 7. Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Asas legalitas ini pertama tama mempunyai bentuk sebagai undang undang adalah dalam Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam pasal 8 Declaration de droits de I’homme et du citoyen 1789: “nul ne peut etre puni qu’en vertu d’une loi etabile et promulguee anterieurement au delit et. Jakarta. Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Inggris. Asas Legalitas. 72-73). Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Nah, itulah materi mengenai “Asas-Asas Hukum, Calon Advokat Wajib Tahu”. Asas-Asas Umum Asas Umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam. 3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ; Asas praduga tak bersalah ; Asas oportunitas ; Asas pemeriksaan. 70 Sementara itu, asas "tiada pidana tanpa kesalahan" tidak boleh dibalik menjadi "tiada kesalahan tanpa pidana". Perbedaan Isi. 13. 160. Seperti yang ditulis di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, salah satu golongan hukum pidana yang dianggap kejahatan adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, yang diatur dalam Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP. Dengan adanya asas-asas tersebut,. 1994. Diaturdalam Pasal 5 (1) UU 14/1970 yang 2. Menurut Moeljanto dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Asas legalitas :Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas, ketentuan pidana dari undang-undang yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). Perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada. 1. vi E. Beberapa peraturan perundang – undangan secara khusus mengatur tentang asas praduga tak bersalah tersebut, antara lain Penjelasan Umum KUHAP dan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ancaman pidana penjara yang sangat dominan terjadi dalam KUHP Indonesia, bahkan 3Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. Rukun Kias. Asas ini berlaku secara universal di negara-negara demokrasi. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi. C. 16, No. 35 6 Satjipto Rahardjo. com 6 Asas Hukum Pidana. 20 . 45. 17 d. Kewarganegaraan pasif = Asas Nasional Pasif Hukum pidana Indonesia berlaku atas orang yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain yang akibatnya menimpa WNI (8)a. acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. 144 a. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil 20 H. Tidak jarang metode-metode khusus ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum. A. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers -----2003. Asas ini berpangkal pada kepentingan masyarakat yang ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Rp45. 14. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edward O. Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Pasal 6 ayat (2) UU No. Asas legalitas terdapat dan dijelaskan pada kuhp dan menjadi dasar pagi hukum pidana indonesia. Nah untuk lebih tahu apa saja asas yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut ini. KUHAP mengedepankan HAM yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegakan hukum KUHAP dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari tingkat proses penyelidikan, penyidikan. Zainal Abidin, S. Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas B. Wirjono Prodjodikoro, S. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana Inggris. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas). Asas Legalitas (Principle of Legality). Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya. Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana. Isi dari pasal 2 RKUHP ini berbunyi, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 2 8 Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Gha-lia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 5 9 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: 1969, halaman 63. com – Peradilan anak merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum dan bukan suatu peradilan tersendiri. DAFTAR PUSTAKA 1. Menurutnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana, asas Nebis In Idem seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 6 huruf a dan b dan. Cit. Kemampuan Bertanggungjawab Paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor. RefikaAjaran strict liability hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (regulatory offences) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan public welfare. Asas. Asas-asas Hukum Acara Pidana . Foto: pexels. 21 kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian. Y1 - 2023. Adapun mengenai asas inipidana di Indonesia mencakupi wilayah darat, udara, maupun laut. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. S. 2. Y. Beberapa ahli yuris memberikan definisi dari hukum acara pidana antara lain: Simon adalah Hukum yang mengatur cara-cara Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknyaTempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) Menurut M. Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasarpemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asastlada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld), dan asas tiadapidana tanpa sifat. Angkasa, 2010. Asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. Asas legalitas ini tertuang. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Hukum at pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yag melakukan l ik pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, D penghasutan, dll). Tapi, untuk bisa mengetahui apakah perbuatan itu termasuk kategori ne bis in idem atau tidak, Anda perlu mencermati kembali waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) terjadinya tindak pidana. 17 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam berbagai kepustakaan tentangPENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU STUDI KASUS) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas SriwijayaBuku ini melanjutkan sukses buku sebelumnya yakni Hukum Pidana Suatu Pengantar yang berisi pengertian, asas/prinsip, teori, jenis-jenis serta berbagai penjelasan mendasar tentang hukum pidana. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Asas Ius Curia Novit yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Indonesia: (6/2/2015). pelaku kekuasaan kehakiman disertai dengan asas-asas hingga pengangkatan para hakimnya. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat. Jakarta Hal. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana yakni tentang berlakunya hukum pidana, berbagai seluk beluk tentang tindak pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 000. 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. 27 umum. Sama halnya dengan penggolongan hukum lainnya, sistem hukum berjenis pidana materiil juga memuat asas-asas yang menjadi landasan utama dalam mengatur dan menjalankan norma-norma perilaku hukum dalam masyarakat. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial. co. . 2004 dan Pejelasan Umum butir 3c KUHAP Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pasal 14 + 270 — Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan — Penuntut umum berwenang melakukan pengawasan apakah persyaratan umum.